Indonesia Tidak Kekurangan Pertumbuhan, tetapi Kekurangan Produktivitas

Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada tahun 2027, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Untuk mendukung target tersebut, belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun dengan defisit anggaran 2,40% terhadap PDB. 

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan fokus belanja RAPBN pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yakni kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Persoalannya adalah Indonesia saat ini tidak kekurangan pertumbuhan, tetapi kekurangan produktivitas. Inilah mengapa belanja pemerintah maupun investasi seringkali menjadi bottleneck terkait dengan peningkatan daya beli, pemerataan pendapatan, sampai dengan pengurangan angka kemiskinan.

Salah satu contoh adalah dalam kasus pengangguran sarjana.Simak saja data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) BPS, pada periode Mei 2026, jumlah angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,22 juta, atau menurun sebesar 24.000 orang jika dibandingkan periode Februari 2026 yakni sebanyak 7,24 juta. Bahkan menurun sebesar 130.000 orang jika dibandingkan dengan periode November 2025, yakni sebanyak 7,35 juta pengangguran.

Dibalik angka penurunan pengangguran ini, tren lulusan perguruan tinggi mulai jenjang Diploma IV, S1, S2, dan S3, justru mengalami tren yang meningkat. Angka BPS menyebutkan porsinya naik dari 12,37% pada November 2025, menjadi 14,27% pada Februari 2026, dan kembali naik tipis menjadi 14,31% pada Mei 2026. Artinya, Artinya, sekitar 14,31% dari total penganggur pada Mei 2026 merupakan lulusan D4/S1/S2/S3, atau setara sekitar 1,03 juta orang. Kondisi yang demikian, tentunya menjadi ironi tersendiri. Pada saat masyarakat berupaya meningkatkan kualitas hidupnya melalui jalur pendidikan tinggi, tapi pada sisi lain tren pengangguran lulusan sarjana juga meningkat.

Data di atas juga berbanding lurus dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Laporan BPS tahun 2024 menyebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia tahun 2021 adalah sebesar Rp129,54 juta/pekerja (output per pekerja per tahun), dan meningkat sebesar produktivitas tenaga kerja di Indonesia meningkat sekitar 15,3%, pada tahun 2023 menjadi Rp149,39 juta/pekerja atau rata-rata meningkat sekitar 7,4% per tahun.

Jika dibandingkan dengan rata-rata ASEAN,tingkat produktivitas pekerja di Indonesia adalah sebesar US$26.300 per pekerja, sedangkan rata-rata ASEAN adalah US$32.200. Artinya produktivitas Indonesia hanya sekitar 82% dari ASEAN-6, atau sekitar 18% lebih rendah.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja ini memiliki keterkaitan dan benang merah pengangguran lulusan perguruan tinggi.  Sebab pengangguran sarjana juga dipengaruhi oleh skill mismatch, struktur industri, penciptaan lapangan kerja, preferensi pekerjaan, lokasi, pengalaman kerja, dan faktor lainnya. 

Pertama, kualitas pendidikan dan kompetensi lulusannya belum linier dengan kebutuhan dunia kerja. Ini tentu menjadi gap, sehingga bukan hanya menambah jumlah pengangguran, tetapi juga berdampak pada produktivitas.

Kedua, rendahnya kompetensi juga berdampak pada dominasi tenaga kerja yang berada pada sektor usaha atau industri yang memiliki produktivitas rendah. Dominan berada pada sektor UMKM dan pekerjaan informal. Contohnya adalah perdagangan kecil, usaha mikro, jasa informal. Sektor-sektor ini tentunya tidak sebanding dengan pekerja yang berada pada sektor manufaktur dan jasa modern yang cenderung mengunakan teknologi tinggi dan digitalisasi.

Ketiga, juga berdampak pada ketidaksesuaian kompetensi dan lulusan dengan pekerjaannya. Ini disebut dengan fenomena  skill mismatch. Fenomena ini terjadi karena memang kebutuhan pasar tenaga kerja yang tidak berbanding lurus dengan lulusannya. Simak saja data dari portal Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2024 terdapat sekitar 60.954 pencari kerja yang memiliki latar belakang sarjana,  namun kuota yang tersedia hanya sekitar 13.478 posisi. Artinya hanya sekitar 22% dari jumlah pencari kerja.  Data tersebut memang tidak menggambarkan keseluruhan pasar kerja di Indonesia, tetapi memberikan indikasi adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja sarjana dan lowongan yang tersedia melalui kanal tersebut.”

Data portal karir hub Kementerian Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa di tahun 2024 dari total 252.163 kuota lowongan, lowongan yang mensyaratkan sarjana hanya 13.478 posisi atau sekitar 5,3%. Sebaliknya, lowongan untuk lulusan SMA dan SMK mencapai 128.950 posisi atau sekitar 51,1% dari total kuota.

Dari sisi kompetensi, laporan BPS juga menggambarkan data yang tidak menggembirakan. Sampai dengan periode Februari tahun 2026, dari 15,83 juta lulusan sarjana (D4/S1/S2/S3) yang bekerja, serapan paling besar terkonsentrasi di tiga sektor, yakni pendidikan, administrasi pemerintahan/pertahanan/jaminan sosial, dan perdagangan besar-eceran. Tiga sektor ini menyerap sekitar 9,01 juta orang (56,9%) dari total lulusan perguruan tinggi yang bekerja. Artinya dengan banyaknya kompetensi lulusan sarjana berdasarkan pada fakultas dan program studi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, belum sepenuhnya linier dengan kebutuhan pasar kerja. Atau secara kompetensi peluang dan ruang kerja bagi lulusan sarjana masih cukup sempit.

Data BPS juga menyebutkan bahwa dari sekitar 15,83 juta lulusan sarjana, 73,9% bekerja menjadi buruh/karyawan/pegawai, 10% berusaha sendiri, 5,5% berusaha di bantu buruh tidak tetap, 4,7% menjadi pekerja keluarga, 4,2% berusaha dan dibantu buruh tetap, 1% pekerja bebas di non pertanian, dan 0,4% pekerja di pertanian. Dari data ini tergambar bahwa lulusan sarjana yang membuka usaha dan membuka lapangan kerja jumlahnya juga masih sangat terbatas.